MimbarKieraha.com – Rencana Pemerintah Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, melalui Kepala Desa "Munir Kasuba", untuk menghadirkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menuai kritik keras dari masyarakat, Selasa 23/09/2025.
Warga menilai langkah tersebut dilakukan sepihak tanpa melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes). Padahal, Musdes menjadi dasar penting untuk mengukur kesiapan warga sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.
“Bukan soal menolak TMMD, tetapi musyawarah itu wajib dilakukan agar semua pihak merasa dilibatkan. Kalau diputuskan sepihak, kesannya masyarakat hanya jadi penonton,” ungkap salah satu warga Bibinoi dengan nada kecewa.
Seorang tokoh masyarakat Bibinoi juga menegaskan kondisi sosial desa saat ini tidak memungkinkan jika program TMMD langsung dipaksakan tanpa persiapan matang.
“Di desa Bibinoi ini kebanyakan anak muda sudah keluar dari desa, yang tinggal hanya para lansia dan orang tua yang sudah tidak layak kerja fisik. Kalau mau, biar pemdes saja yang turun kerja,” ujarnya.
Sebagai program lintas sektoral, TMMD sejatinya bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, membuka akses wilayah terpencil, serta memperkuat kemanunggalan TNI–rakyat.
Namun tanpa proses Musdes, kehadirannya berpotensi hanya menjadi proyek seremonial, yang sekadar mendatangkan kegiatan fisik tanpa benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga.
Kritik keras warga Bibinoi ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan desa. Mereka mendesak agar pemerintah desa meninjau ulang rencana tersebut dengan tetap mengedepankan asas musyawarah mufakat, sehingga TMMD tidak sekadar hadir, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini dipublikasi pemerintah desa Bibinoi belum memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar tersebut.
Red/Yus
%20copy.jpg "advertise")
Social Footer