Diduga Langgar Etika Profesi, Oknum Dinkes Halsel Disorot Usai Konten yang Meremehkan Pasien Gangguan Jiwa

Hal-Sel, MimbarKieraha.com — Viralnya video TikTok yang diduga melibatkan sejumlah oknum staf Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan memantik kritik tajam dari publik. Konten tersebut dinilai bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk ketidakpekaan serius terhadap isu kesehatan mental yang selama ini masih dibayangi stigma di masyarakat. Kamis 09/04.

Narasi yang menyamakan rumah sakit jiwa dengan stereotip “orang gila” mencerminkan cara pandang usang yang seharusnya sudah ditinggalkan, terlebih oleh aparatur di sektor kesehatan. Pernyataan semacam itu bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan, serta menghambat upaya edukasi yang selama ini diperjuangkan berbagai pihak.

Dalam konteks pelayanan medis, rumah sakit jiwa adalah institusi profesional yang menangani beragam gangguan kesehatan mental, mulai dari depresi hingga skizofrenia. Pasien yang dirawat adalah individu yang membutuhkan pertolongan, bukan objek lelucon. Ketika stigma justru diproduksi oleh mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan edukasi, maka yang terjadi adalah kemunduran dalam membangun kesadaran kolektif.

Sorotan publik kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba didesak untuk tidak memandang persoalan ini sebagai hal sepele. Langkah pembinaan hingga penegakan disiplin terhadap ASN dinilai penting, agar kejadian serupa tidak terulang dan standar etika profesi tetap terjaga. Sejumlah warga turut menyuarakan kekecewaan mereka atas beredarnya video tersebut. Mereka menilai tindakan itu tidak mencerminkan sikap profesional sebagai tenaga kesehatan.

“Sangat disayangkan. Harusnya mereka yang bekerja di bidang kesehatan lebih paham soal isu mental, bukan malah ikut memperkuat stigma,” ujar salah satu warga.

Warga lainnya juga menilai bahwa konten semacam itu bisa berdampak buruk bagi keluarga pasien.

“Kami yang punya keluarga dengan gangguan mental merasa tersinggung. Ini bukan bahan candaan,” ungkapnya. 

Bahkan, ada yang mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas.

"Kalau dibiarkan, ini bisa jadi contoh buruk. Harus ada sanksi agar ada efek jera,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Kasus ini menjadi cermin bahwa literasi digital dan etika komunikasi publik di kalangan aparatur masih perlu diperkuat. Di tengah derasnya arus media sosial, setiap konten yang diproduksi terlebih oleh institusi kesehatan harus mengedepankan empati, akurasi, dan tanggung jawab. Lebih dari itu, peristiwa ini menegaskan satu hal penting, perjuangan menghapus stigma terhadap gangguan mental tidak cukup hanya melalui kampanye, tetapi juga harus dimulai dari sikap dan perilaku para pelayan publik itu sendiri