MimbarKieraha.com — Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, kondisi memprihatinkan justru terjadi di Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Hak keuangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa dilaporkan mandek selama empat bulan tanpa kejelasan. Situasi ini semakin memicu keresahan, lantaran Kepala Desa Bisui, Muhammad Tamhir, disebut tidak aktif berkantor dan terkesan “menghilang” dari roda pemerintahan desa, Minggu 22/03.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, gaji BPD dan perangkat desa untuk bulan November dan Desember 2025 hingga kini belum dibayarkan. Ironisnya, tunggakan tersebut terus bertambah setelah gaji Januari dan Februari 2026 juga tak kunjung dicairkan. Total empat bulan hak aparat desa diduga tertahan tanpa penjelasan resmi.
“Sudah empat bulan tidak ada pembayaran. Kami sangat kesulitan, apalagi ini menjelang Lebaran. Kebutuhan meningkat, tapi hak kami tidak diberikan,” ungkap salah satu sumber dengan nada kecewa, Jumat (20/03/2026).
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan aparat desa, tetapi juga memukul moral dan kinerja pelayanan publik. Sejumlah perangkat desa bahkan dikabarkan terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Lebih jauh, krisis ini diperparah dengan tidak berjalannya aktivitas pemerintahan desa secara normal. Warga mengaku kantor Desa Bisui kerap tertutup dan minim aktivitas pelayanan, sehingga memperkuat dugaan bahwa roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Sudah hampir dua bulan kepala desa tidak pernah terlihat di kantor. Kantor juga sering tutup. Pelayanan ke masyarakat nyaris tidak ada,” kata warga lainnya.
Sorotan tajam pun mengarah pada kepemimpinan Muhammad Tamhir yang dinilai gagal menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Terlebih, kondisi ini terjadi di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi momentum meningkatkan pelayanan publik dan kepedulian sosial.
Tak hanya soal absensi kepala desa, persoalan ini juga memunculkan dugaan serius terkait pengelolaan anggaran desa. Warga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, khususnya terkait alokasi anggaran untuk pembayaran hak aparat desa yang hingga kini belum terealisasi.
“Ini bukan sekadar keterlambatan biasa. Ini sudah berbulan-bulan. Harus ada penjelasan terbuka kepada masyarakat,” tegas warga.
Masyarakat mendesak adanya klarifikasi resmi dari pemerintah desa serta langkah tegas dari pihak terkait di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Redaksi: Kapita Canga
Social Footer