Sinergi DPR RI, DPRD, dan Pemda Halsel Dorong Kampung Nelayan Merah Putih, di desa Bibinoi Menuju Kemandirian Ekonomi.

MimbarKieraha.com – Kunjungan kerja Anggota DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Jumat (10/4/2026), berlangsung produktif dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Agenda ini menjadi bagian dari penguatan program strategis Kampung Nelayan Merah Putih yang diarahkan untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis potensi lokal. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, serta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dapil II Halut–Morotai, Nazlatan Ukhra Kasuba.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi kampung nelayan di Desa Bibinoi sekaligus berdialog dengan masyarakat guna menyerap aspirasi terkait berbagai tantangan yang dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga akses permodalan.

Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan desa pesisir. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sistem ekonomi nelayan secara menyeluruh.

“Pemberdayaan nelayan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal,” jelasnya.

Dukungan juga disampaikan Nazlatan Ukhra Kasuba yang menegaskan kesiapan DPRD Provinsi Maluku Utara dalam mengawal kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat pesisir.

“Aspirasi masyarakat yang kami terima akan menjadi dasar dalam mendorong program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah pesisir,” ungkapnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam mendorong transformasi kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolektif dalam mewujudkan desa nelayan yang maju, produktif, dan sejahtera. 

Redaksi: Iswan