Kondisi tersebut memicu keresahan internal dan menimbulkan pertanyaan publik terkait akuntabilitas manajemen RSUD Labuha. Sorotan pun mengarah pada pimpinan rumah sakit yang dinilai perlu segera memberikan klarifikasi terbuka agar polemik tidak terus berkembang di ruang publik.
Iswan Muhammad menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak tenaga kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Jika benar terdapat keterlambatan pembayaran hak pegawai dan tidak ada keterbukaan informasi, maka pemerintah daerah harus segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” ujar Iswan.
Ia juga meminta manajemen RSUD Labuha bersikap terbuka dan profesional dalam menjelaskan kondisi sebenarnya agar tidak memunculkan spekulasi yang semakin luas di tengah masyarakat.
Redaksi : Iswan
Social Footer