.png)
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menyerap masukan langsung dari dunia usaha terkait berbagai hambatan yang masih dihadapi sektor logistik nasional. Dalam forum itu, para pelaku usaha menyampaikan bahwa biaya logistik Indonesia masih tergolong relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Tingginya biaya logistik dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional. Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain inefisiensi operasional di pelabuhan dan bandara, keterbatasan konektivitas dan infrastruktur transportasi, hingga perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.
Pelaku usaha berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efisiensi distribusi barang serta mempercepat arus logistik nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa berbagai kebijakan yang disusun tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha logistik. Efisiensi distribusi dan penguatan rantai pasok nasional menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Purbaya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan sektor logistik merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kelancaran distribusi barang, serta membantu stabilitas harga di berbagai wilayah Indonesia.
Masukan dari para pelaku usaha, lanjutnya, akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal maupun non-fiskal guna menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif di masa mendatang.
Redaksi: Iswan
Social Footer