.png)
Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abd Wahab (ZK), sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, solid, dan terstruktur. Selasa 12/05.
Menurut ZK, sistem paket memungkinkan calon kepala desa maju bersama calon wakil kepala desa dalam satu pasangan. Konsep ini dinilai dapat memperkuat stabilitas pemerintahan desa sekaligus memperjelas pembagian tugas dalam pelayanan masyarakat.
“Jika tidak bertentangan dengan regulasi, sistem paket bisa menjadi salah satu opsi dalam Pilkades 2026/2027. Ini masih dalam tahap kajian awal dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak,” ujar ZK.
Ia menjelaskan, dinamika pemerintahan desa saat ini semakin kompleks, sehingga diperlukan pola kepemimpinan yang mampu bekerja secara kolektif sejak awal. Kehadiran wakil kepala desa melalui sistem paket dinilai dapat membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan secara lebih maksimal.
Meski demikian, ZK menegaskan bahwa wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah. DPMD Halsel masih mendalami berbagai aspek, mulai dari regulasi, efektivitas sistem, hingga kesiapan sosial politik masyarakat desa.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Semua harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” katanya.
Wacana tersebut mulai memantik perhatian publik. Sebagian kalangan menilai sistem paket dapat menciptakan kepemimpinan desa yang lebih terarah dan harmonis. Namun, ada pula yang mengingatkan agar konsep tersebut tetap mengedepankan demokrasi yang sehat dan tidak memicu konflik politik baru di tingkat desa.
Terlepas dari pro dan kontra, langkah DPMD Halsel dinilai menjadi sinyal adanya upaya pembaruan dalam sistem demokrasi desa di Halmahera Selatan. Jika berhasil dikaji secara komprehensif, konsep ini berpotensi menjadi model baru dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa ke depan.
Redaksi: Iswan
Social Footer