Klarifikasi "Masdar Mansur" Dinilai Tidak Masuk Akal, Unggahan "Orang Goblok" Picu Kemarahan Publik.

Foto/Masdar Mansur

MimbarKieraha.com — Polemik terkait unggahan Facebook Masdar Mansur yang menyebut “yang ingin membubarkan DPR adalah orang goblok” terus menuai kecaman. Klarifikasi yang ia sampaikan bersama calon istrinya dinilai masyarakat tidak masuk akal dan dianggap hanya upaya meredam kemarahan publik, Sabtu 06/09/2025.

Masyarakat menegaskan bahwa mereka bukan orang bodoh yang bisa ditipu dengan klarifikasi semu tersebut. Unggahan Masdar jelas-jelas menyudutkan publik yang tengah resah dengan naiknya pajak serta meningkatnya tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI. Kenaikan itu telah menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah, karena rakyat merasa kian tercekik oleh beban ekonomi.

Yang semakin memperkeruh keadaan, pernyataan Masdar serupa dengan ucapan Ahmad Syahroni yang sebelumnya melontarkan cacian, menyebut bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah “tolol”. Bedanya, Masdar menggunakan kata “goblok”.

Kesamaan nada penghinaan ini mempertegas dugaan bahwa postingan Masdar bukanlah kebetulan, melainkan respon sinis terhadap keresahan masyarakat.

Klarifikasi Masdar yang menyebut unggahan tersebut dibuat sebelum gejolak nasional terjadi, justru dinilai publik sangat janggal. “Tidak mungkin postingan itu dibuat sebelum aksi besar-besaran, ini jelas disengaja,” tegas salah satu aktivis.

Kini, masyarakat berharap agar PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Masdar Mansur mengambil langkah tegas. Publik menuntut agar partai memberikan sanksi keras, bahkan tidak sedikit yang mendesak agar Masdar diberhentikan dari keanggotaan partai maupun dari kursi DPRD itu sendiri.

Selain itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan juga diminta tidak hanya berpangku tangan. Masyarakat menilai lembaga tersebut wajib turun tangan memproses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Masdar Mansur. “BK harus segera mengambil tindakan, jangan diam saja seolah tidak terjadi apa-apa,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Bagi publik, persoalan ini bukan sekadar soal kata-kata kasar, melainkan menyangkut moralitas, sikap, dan keberpihakan seorang wakil rakyat. Diamnya partai dan BK hanya akan memperkuat kesan bahwa pelecehan terhadap rakyat dilegalkan.

Red/Yus