LMND Audiensi dengan DPD RI, Sampaikan Aspirasi Strategis Bidang Ekonomi, Politik, dan Pendidikan

Klik untuk tambah keterangan

Jakarta, MimbarKieraha.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melakukan audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang rapat anggota, Delegasi LMND dipimpin Ketua Umum periode 2025–2027, Muh. Isnain Mukadar, dan diterima oleh anggota Komite IV DPD RI, Andika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., serta Jupri Mahmud, S.E.

Dalam pertemuan tersebut, Muh. Isnain yang akrab disapa Wale menegaskan bahwa perjuangan LMND tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, melainkan juga pada isu-isu strategis di bidang ekonomi dan politik. Menurutnya, ketidaksetaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan struktural yang lebih luas. Jum'at 19/09/2025

“Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang setara, ilmiah, dan demokratis, LMND harus turut aktif dalam isu ekonomi dan politik yang menjadi akar persoalan bangsa,” Ujar Wale.

Ia menambahkan, dinamika geopolitik global—mulai dari perang dagang hingga ketegangan antarblok negara — berimplikasi langsung pada kondisi Indonesia. LMND menilai terdapat tiga permasalahan mendasar yang harus diatasi: imperialisme dalam bentuk neoliberalisme, kendali oligarki atas sistem kenegaraan, serta praktik korupsi di kalangan pejabat dan aparat negara.

Sementara itu, Andika Mayrizal Amir menyampaikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan LMND. “Kami sangat membutuhkan aspirasi seperti ini. Tugas kami adalah mengawal kepentingan masyarakat, dan tentu bersinergi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk organisasi mahasiswa,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fenomena arogansi sebagian pejabat publik yang dinilainya berbanding terbalik dengan sikap pejabat terdahulu.

“Kondisi ini seharusnya menjadi tamparan keras agar para pemangku kepentingan mampu melakukan introspeksi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, LMND menyerahkan dokumen resmi berisi tiga tuntutan aspirasi yang menjadi perhatian utama organisasi:

1. Dana Transfer ke Daerah (TKD) – LMND menilai alokasi TKD dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan signifikan. Pengurangan ini berpotensi memicu daerah mencari sumber pendanaan alternatif yang bisa berdampak pada kenaikan pajak serta menimbulkan gejolak sosial.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA dan Pajak – LMND mendorong agar DBH diatur lebih proporsional sehingga daerah penghasil dapat merasakan manfaat nyata dari eksploitasi sumber daya alam.

3. Koperasi dan UMKM – LMND menekankan pentingnya pengawalan program Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM agar dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan rakyat dari kerentanan ekonomi, khususnya di tingkat desa.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi awal sinergi antara LMND dan DPD RI dalam memperkuat agenda strategis kebangsaan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan.

Red/Yus