Diduga Belum Ada Kejelasan Izin, Warga Bobo Desak PT KTS dan PT IMS Hentikan Aktivitas

Tambahkan keterangan gambar...

Dialog terbuka pihak perusahaan dan warga Bobo

MimbarKieraha.com – Suasana Desa Bobo, Kecamatan Obi, memanas setelah ratusan warga secara serentak menyatakan sikap menolak kehadiran dua perusahaan tambang, PT KTS dan PT IMS. Penolakan tersebut disampaikan langsung dalam forum dialog terbuka yang digelar di desa, Selasa 28/10.

Warga datang membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan, menuntut agar kedua perusahaan segera menghentikan seluruh aktivitas di wilayah mereka. Aksi tersebut berlangsung tertib namun tegas, dengan pengawalan aparat setempat.

Menurut warga, kehadiran kedua perusahaan tambang itu tidak disertai dengan sosialisasi dan transparansi yang memadai. Banyak di antara masyarakat mengaku tidak mengetahui status izin, mekanisme eksplorasi, maupun isi kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah desa.

“Kami hanya ingin kejelasan. Jangan datang tiba-tiba membawa alat dan janji tanpa melibatkan masyarakat,” Ujar salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Kepulauan Obi ( PMPKO ) Jabodetabek, Rolisco Colling, menegaskan bahwa situasi di Desa Bobo adalah bentuk nyata dari ketimpangan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat lokal.

“Kehadiran PT KTS dan PT IMS di Desa Bobo harus ditinjau ulang. Sampai hari ini belum ada kejelasan hukum, izin, maupun komitmen sosial yang transparan kepada publik. Masyarakat tidak boleh dijadikan penonton di tanahnya sendiri,” Tegas Rolisco.

Masyarakat Ramai Ramai Protes Kehadiran PT. KTS dan 

PT. IMS

Ia juga menilai, pola komunikasi perusahaan yang tertutup berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, lantaran adanya perbedaan pandangan pro dan kontra di tingkat warga.

“Kami tidak anti-investasi. Tapi setiap investasi harus adil, terbuka, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Kalau justru menimbulkan perpecahan, kami akan berdiri di depan untuk menolak,” Lanjutnya.

Rolisco bersama jajaran PMPKO mendesak agar perusahaan membuka forum resmi dengan mahasiswa dan perwakilan masyarakat sebagai langkah dialog akademis dan moral, demi memastikan keterbukaan dalam setiap proses eksplorasi sumber daya di Kepulauan Obi.

Aksi penolakan warga ini disebut sebagai bentuk protes moral terhadap praktik investasi yang tidak transparan, sekaligus peringatan agar setiap perusahaan yang masuk ke wilayah Obi benar-benar mematuhi asas keadilan dan keterlibatan publik.

Redaksi : Yusri