Rasionalisasi Besar-besaran BUMN: Presiden Prabowo Perintahkan Pangkas dari 1.000 Jadi 200 Perusahaan

MimbarKieraha.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan besar untuk merombak total struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam arahannya, jumlah perusahaan pelat merah akan dipangkas drastis - dari sekitar 1.000 entitas menjadi hanya 200 hingga 230 perusahaan, Jum'at 24/10.

Langkah radikal ini disampaikan Presiden Prabowo saat tampil dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Pada tanggal [15/10/2025]. Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media, Steve Forbes, Presiden menegaskan bahwa restrukturisasi ini adalah bagian dari upaya menata ulang efisiensi dan tata kelola BUMN agar lebih sehat dan berdaya saing global.

“Saya sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara untuk merasionalisasi semua. Kurangi jumlah BUMN dari sekitar seribu menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, 230, atau 240,” Tegas Presiden Prabowo.

Presiden menilai, rasionalisasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profitabilitas. Targetnya adalah menaikkan Return on Asset (ROA) BUMN yang selama ini hanya berada di kisaran 1–2 persen.

“Saya yakin bahwa tingkat pengembalian satu persen atau dua persen itu bisa meningkat, bahkan harus meningkat,” Ujar Prabowo dengan optimistis.

Dalam kebijakan baru tersebut, pemerintah juga mendorong penerapan tata kelola berstandar internasional. Untuk itu, Presiden mengizinkan profesional asing (ekspatriat) memimpin perusahaan BUMN jika memenuhi kriteria kompetensi global.

“Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita. Saya sangat antusias dan meminta Danantara mencari talenta terbaik dari dalam maupun luar negeri,” Kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung praktik lama yang dinilainya tidak efisien, seperti pemborosan tantiem dan jumlah komisaris berlebih. Beberapa langkah pembenahan yang telah ditempuh antara lain:

• Pembatasan jumlah komisaris maksimal  enam orang per perusahaan.
• Penghapusan tantiem komisaris untuk menekan pengeluaran tidak produktif.
• Penegasan non-intervensi Presiden dalam penunjukan direksi agar profesionalisme tetap terjaga.

Prabowo menilai, reformasi ini krusial agar BUMN tidak lagi menjadi beban negara. Ia menekankan pentingnya pemimpin muda Indonesia memahami logika bisnis dan ekonomi agar kebijakan publik berbasis data, bukan emosi atau kepentingan politik.

“Banyak pemimpin politik sebelumnya mungkin takut dengan angka, atau takut dengan bisnis. Kita tidak boleh begitu lagi. Pemimpin sekarang harus paham ekonomi dan berpikir rasional,” Tutupnya.

Red [ YUS ]