MimbarKieraha.com – Aroma penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Yaba semakin menyengat. Temuan lapangan, laporan warga, hingga pengakuan internal mengarah pada dugaan kuat bahwa pengelolaan dana kesehatan di fasilitas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, Minggu (16/11).
Sumber internal yang paham betul alur administrasi membeberkan bahwa pengelolaan dana diduga berlangsung tertutup dan hanya berputar pada dua figur: kepala puskesmas dan bendahara.
“Beberapa kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan justru muncul lengkap di laporan. Ini jelas janggal,” tegasnya.
Bukan hanya itu - seorang staf pelaksana yang meminta namanya disembunyikan mengungkap fakta lain yang lebih mengejutkan. Bendahara, yang seharusnya memegang kendali teknis anggaran, disebut nyaris tak pernah muncul di kantor.
“Laporan selalu ada, tapi pelaksanaan kegiatan tidak pernah terlihat jelas. Kami sendiri bingung,” ucapnya.
Informasi tersebut dipertegas oleh sumber lapangan. Bendahara Puskesmas Yaba dikabarkan lebih sering berada di Desa Marabose ketimbang menjalankan tugas administratif di puskesmas. Kondisi ini mempertebal dugaan bahwa laporan yang tersusun selama ini tidak mencerminkan realitas.
Dari pantauan awak media MimbarKieraha.com, keluhan warga Desa Yaba membuktikan dugaan tersebut bukan isapan jempol. Seorang warga Dusun Kailaka yang enggan disebut namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Petugas biasanya datang tiap bulan. Tapi sekarang? Sudah berbulan-bulan tidak ada kunjungan. Kalau sakit, kami terpaksa jalan sendiri ke puskesmas,” tegasnya.
Warga lainnya bahkan menyebut kegiatan yang dilaporkan berjalan sama sekali tak pernah dirasakan. “Katanya ada program. Nyatanya, tidak pernah ada petugas yang datang. Kalau memang ada, pasti kita tahu,” ujarnya dengan nada geram.
Seorang pejabat teknis kesehatan desa turut membenarkan bahwa sejumlah program promotif dan preventif tidak berjalan sebagaimana pedoman. Ia menilai lemahnya pengawasan internal membuka celah besar bagi penyimpangan.
Rentetan temuan ini memicu desakan keras dari warga, tokoh masyarakat, hingga pegawai internal. Mereka menuntut Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan turun tangan segera – bukan hanya mengevaluasi, tetapi mengusut tuntas.
Jika dugaan penyimpangan terbukti, mereka meminta agar kepala puskesmas dan bendahara segera dicopot demi mengembalikan integritas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Yaba belum memberikan pernyataan resmi, konfirmasi dari awak Media pun tidak ditanggapi.
Publik kini menunggu langkah tegas Dinas Kesehatan – apakah memilih membersihkan persoalan ini, atau tetap membiarkan dugaan penyimpangan dana BOK menjadi bom waktu yang terus membesar.
Redaksi
%20copy.jpg "advertise")
Social Footer