MimbarKieraha.com– Bank BPD Cabang Halmahera Selatan, Maluku Utara, diguncang skandal pelayanan publik. Sejumlah warga dan kelompok tani mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi dari oknum pegawai bank yang diduga bersikap arogan, diskriminatif, hingga melakukan tindakan intimidatif saat proses pencairan dana, Senin 22/12.
Peristiwa memalukan tersebut terjadi ketika kelompok tani mendatangi kantor Bank BPD untuk mencairkan dana. Namun, alih-alih memperoleh pelayanan profesional sebagaimana standar perbankan, nasabah justru diduga diperlakukan secara kasar.
Buku rekening milik warga disebut dilempar dan dibiarkan tergeletak di lantai, disertai ucapan bernada merendahkan. “Buku rekening kami dibuang ke lantai. Kami dimaki dan diperlakukan seolah tidak punya hak. Ini sudah di luar batas pelayanan,” ungkap perwakilan kelompok tani dengan nada geram.
Tidak berhenti di situ, oknum pegawai Bank BPD juga diduga mencoba mengusir nasabah dari dalam ruangan pelayanan ketika warga mempertanyakan kejelasan dan kepastian proses pencairan dana. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi terbuka dan pelecehan terhadap hak-hak nasabah.
Warga juga menyoroti lambannya pelayanan yang dinilai tidak wajar. Mereka mengaku harus menunggu sejak pukul 08.00 WIT hingga 18.00 WIT tanpa kejelasan, sementara di hari yang sama sejumlah nasabah lain disebut dapat mencairkan dana dengan cepat.
Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik pilih kasih dan diskriminasi pelayanan.
Menurut warga, pencairan dana diduga hanya dipermudah bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan oknum pegawai bank atau memiliki posisi sosial tertentu, sementara kelompok tani dan masyarakat kecil justru dipersulit tanpa alasan transparan.
“Kami melihat ketidakadilan yang nyata. Yang punya kedekatan dilayani cepat, sementara kami dipinggirkan,” tegas salah satu warga.
Perilaku oknum pegawai tersebut dinilai mencoreng citra Bank BPD sebagai bank milik daerah yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan dan penguatan ekonomi rakyat. Jika praktik semacam ini dibiarkan, dikhawatirkan akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.
Atas kejadian tersebut, masyarakat mendesak pimpinan Bank BPD untuk segera melakukan audit internal secara menyeluruh serta menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum pegawai yang diduga melanggar etika dan standar pelayanan perbankan.
Warga juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ombudsman Republik Indonesia turun tangan mengusut dugaan maladministrasi dan diskriminasi pelayanan.
“Jika tidak ada tindakan tegas, kami siap membawa persoalan ini ke OJK dan Ombudsman. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bank BPD Cabang Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap nasabah tersebut.
Redaksi
%20copy.jpg "advertise")
Social Footer