Desakan Asri M. Kamhois: Pemerintah Provinsi Harus Prioritaskan Jalan dan Jembatan di Bacan Timur Tengah.

Malut, MimbarKieraha.com — Kondisi infrastruktur transportasi jalan di Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga saat ini masih menunjukkan ketertinggalan yang signifikan. Jalan yang seharusnya menjadi penghubung utama antarwilayah justru berada dalam kondisi rusak, berlumpur saat musim hujan, dan berdebu di musim kemarau, sehingga menghambat mobilitas masyarakat secara menyeluruh. kamis 30/04.

Menurut Asri M. Kamhois, persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Aktivitas distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi tidak efisien, akses pelajar menuju sekolah terganggu, serta pelayanan kesehatan darurat kerap terhambat akibat keterbatasan akses jalan.

“Ini bukan lagi soal pembangunan biasa, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup layak. Ketika jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, itu berarti negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat di wilayah ini,” tegas Asri M. Kamhois.

Transportasi jalan memiliki peran strategis sebagai tulang punggung konektivitas wilayah. Ketika infrastruktur ini tidak memadai, maka implikasinya adalah meningkatnya biaya logistik, menurunnya daya saing ekonomi lokal, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik yang layak. Dalam konteks ini, pembangunan jalan bukan hanya kebutuhan fisik, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Masyarakat menilai bahwa hingga kini belum terdapat langkah konkret dan terukur dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyelesaikan persoalan tersebut secara komprehensif. Hal ini memunculkan persepsi adanya ketimpangan pembangunan, terutama bagi wilayah pedesaan yang masih minim perhatian.

Sejumlah sumber dari masyarakat juga menyampaikan keluhan langsung terkait kondisi tersebut. Seorang warga menyebutkan bahwa kerusakan jalan aspal semakin memperparah keadaan.

“Jalan aspal yang dulu dibangun sekarang sudah rusak parah, berlubang di banyak titik. Saat hujan, lubang tertutup air dan sangat berbahaya bagi pengendara,” ungkap sumber masyarakat.

Sumber masyarakat lainnya menyoroti belum adanya pembangunan jembatan di beberapa titik aliran kali.

“Kami masih harus menyeberangi air kali tanpa jembatan yang layak. Ketika debit air meningkat, aktivitas warga langsung terhenti karena tidak bisa melintas,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari warga terkait akses layanan kesehatan.

“Dalam kondisi darurat, masyarakat kesulitan menuju fasilitas kesehatan karena harus melewati jalan rusak dan aliran kali tanpa jembatan. Ini sangat berisiko,” kata sumber masyarakat.

Sementara itu, sumber dari kalangan pelajar mengungkapkan dampak langsung terhadap pendidikan.

“Perjalanan ke sekolah sering terhambat karena kondisi jalan yang buruk, bahkan harus menunggu air surut untuk bisa melintas. Hal ini mempengaruhi kehadiran dan keselamatan kami,” tuturnya.

Menambahkan hal tersebut, Asri M. Kamhois kembali menegaskan bahwa jalan merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat.

“Jalan bukan hanya penghubung fisik, tetapi penghubung kehidupan. Dari jalan, ekonomi bergerak, pendidikan berjalan, dan layanan kesehatan dapat dijangkau. Jika jalan rusak, maka seluruh sistem kehidupan masyarakat ikut terganggu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak langsung terhadap petani dan nelayan.

“Bagi petani dan nelayan di Bacan Timur Tengah, jalan rusak berarti kerugian nyata. Hasil panen dan tangkapan tidak bisa cepat dipasarkan, biaya angkut meningkat, dan pada akhirnya pendapatan masyarakat menurun,” tambahnya.

Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Halmahera Selatan seharusnya mampu menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memastikan percepatan pembangunan jalan, termasuk perbaikan jalan aspal yang rusak serta pembangunan jembatan pada titik-titik aliran air yang selama ini menjadi hambatan utama mobilitas masyarakat.

“Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar janji. Infrastruktur jalan di Bacan Timur Tengah sudah terlalu lama diabaikan. Ini saatnya ada langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tutup Asri M. Kamhois.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di Bacan Timur Tengah tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif semata, tetapi juga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Redaksi: Iswan