Kontraktor Lokal Fahmi Bin Usman Mengaku Dirugikan Proyek Desa Jojame, Minta Keadilan kepada Bupati Halmahera Selatan.

Gambar Ilustrasi 

Halmahera Selatan, MimbarKieraha.com - Fahmi Bin Usman, kontraktor lokal yang terlibat dalam pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan pengadaan meteran listrik warga Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, mengaku mengalami kerugian besar akibat proyek yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang jelas dari pihak terkait.

Menurut Fahmi Bin Usman, pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa Jojame Tahun Anggaran 2023. Dalam pelaksanaannya, proyek telah berjalan dan sebagian pekerjaan sudah diselesaikan, termasuk pemasangan instalasi listrik kepada warga desa.

Namun di tengah perjalanan proyek, terjadi beberapa kali pergantian pejabat desa dan penanggung jawab, yang kemudian menyebabkan persoalan pembayaran dan penyelesaian pekerjaan menjadi tidak jelas. Fahmi menyebut adanya saling lempar tanggung jawab antara pihak-pihak terkait, sementara dirinya sebagai pelaksana pekerjaan justru mengalami kerugian material yang cukup besar.

Fahmi Bin Usman menilai Pemerintah Desa Jojame dan pihak terkait belum memberikan kepastian penyelesaian terhadap hak-haknya sebagai kontraktor lokal. Bahkan menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terkesan memilih diam dan tidak mengambil langkah penyelesaian secara serius terhadap persoalan tersebut.

“Sebagai kontraktor lokal, saya hanya meminta keadilan dan penyelesaian yang jelas. Jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan dalam persoalan ini,” ungkap Fahmi Bin Usman.

Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sementara sebagian pekerjaan dan pengadaan material telah dilakukan sesuai kesepakatan kerja sama yang ada.

Atas kondisi tersebut, Fahmi Bin Usman meminta perhatian langsung dari Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba, agar dapat turun tangan dan memberikan penyelesaian yang adil terhadap persoalan yang sedang dihadapinya.

Fahmi berharap pemerintah daerah dapat bertindak objektif, transparan, dan bertanggung jawab demi memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat dan kontraktor lokal yang bekerja berdasarkan perjanjian resmi. /*Redaksi Canga