.png)
Hal-Sel, MIMBARKIERAHA.com – Kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi perhatian kalangan akademisi. Di tengah tantangan fiskal yang semakin berat akibat berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dinilai belum mampu menghadirkan inovasi yang cukup untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Penilaian tersebut disampaikan Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA) Labuha, Muhammad Kasim Faisal. Menurutnya, hampir dua tahun kepemimpinan Basam-Helmi berjalan, namun masyarakat belum melihat adanya terobosan strategis yang mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Kasim mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini memang tidak ringan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan kapasitas kepemimpinan melalui berbagai langkah kreatif dan inovatif.
“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah justru dituntut menghadirkan solusi. Daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Dibutuhkan gagasan baru dan keberanian mengambil langkah strategis untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih mandiri,” ujar Kasim, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, berkurangnya dana transfer yang mencapai ratusan miliar rupiah telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas pembangunan di Halmahera Selatan. Sejumlah program pembangunan mengalami penyesuaian bahkan penundaan akibat keterbatasan anggaran.
Akibatnya, perputaran ekonomi di masyarakat ikut terdampak. Banyak sektor usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas pembangunan pemerintah mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat yang dinilai semakin melemah dalam beberapa waktu terakhir.
Kasim menilai persoalan utama yang kini dihadapi daerah adalah tingginya ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Ketika sumber pendapatan tersebut berkurang, pemerintah daerah terlihat kesulitan mencari alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah belum cukup kuat. Ketika dana transfer dikurangi, dampaknya langsung terasa di berbagai sektor. Artinya selama ini belum ada upaya yang maksimal untuk membangun sumber ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, Halmahera Selatan sejatinya memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga UMKM dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, hingga saat ini potensi-potensi tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal melalui program yang terukur dan berkelanjutan. Akibatnya, kontribusi sektor-sektor produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal.
“Potensi kita sangat besar. Kekayaan laut, lahan pertanian yang luas, komoditas perkebunan, hingga destinasi wisata yang menarik seharusnya bisa menjadi kekuatan ekonomi baru. Sayangnya, belum terlihat program yang benar-benar fokus mengembangkan sektor-sektor tersebut secara serius,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kasim menilai masyarakat sebenarnya menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Basam-Helmi ketika pertama kali memimpin Halmahera Selatan. Harapan tersebut muncul karena masyarakat menginginkan perubahan dan perbaikan kondisi ekonomi yang lebih baik.
Akan tetapi, menurutnya, kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi tersebut. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan lesunya aktivitas ekonomi, sementara masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
“Harapan publik terhadap pemerintahan baru tentu besar. Namun setelah hampir dua tahun berjalan, masyarakat masih menunggu kebijakan yang benar-benar mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi keluarga,” katanya.
Kasim juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan warga.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, investor, serta tokoh masyarakat dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif.
“Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Daerah tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah. Investasi harus didorong, UMKM diperkuat, sektor produktif masyarakat diberdayakan, dan potensi lokal harus menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah saat ini, Kasim berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan ke depan.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan janji atau slogan semata, melainkan langkah konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Halmahera Selatan memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang lebih maju. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian berinovasi, kemampuan membaca peluang, dan komitmen menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu yang masih dinantikan publik hingga hari ini,” pungkasnya.
Redaksi: wan
Social Footer